 |
| KPK telah menyelidiki dugaan suap proyek Meikarta sejak tahun 2017 |
Kita ke kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta.
Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi menyerahkan diri setelah diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Menurut Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada Detik.com, Neneng menyerahkan diri dan mendatangi KPK sekitar pukul 4 dini hari nanti.
Neneng Rahmi langsung diperiksa penyidik KPK. Dalam kasus dugaan suap perijinan proyek Meikarta, KPK telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Para tersangka ini berasal dari pihak pengembang proyek Meikarta dan jajaran PemKab Bekasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di kabupaten Bekasi. Neneng ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya. Neneng tiba di kantor KPK pada senin malam sekitar pukul 23.30 WIB untuk menjalani pemeriksanaan. KPK juga tengah menetapkan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro sebagai tersangka pemberi suap.
Hingga saat ini KPK telah menangkap 10 orang dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan. Neneng dijanjikan uang sebesar 13 Milyar rupiah oleh pengembang Lippo Group. Namun pemberian suap baru terealisasi sebesar 7 miliar rupiah yang diberikan melalui sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi. KPK telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang sebesar 90 ribu dollar Singapura, uang sebesar 513 juta rupiah, serta 2 unit mobil. Laode M. Syarief, wakil ketua KPK.
“Kemudian berturut-turut hingga pukul 03.00 dini hari pagi tadi. Mengamankan 6 orang lainnya di kediaman masing-masing di Bekasi yaitu SMN, DT, HD, D, K, dan S. Setelah itu semuanya langsung dibawa ke gedung KPK dan menjalani pemeriksaan. Dari lokasi tim mengamankan uang berupa 90 ribu dollar Singapura, uang dalam pecahan 100 ribu berjumlah total 513 juta rupiah, tim juga mengamankan 2 unit mobil.”
“Konstruksi perkaranya diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait perurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di kabupaten Bekasi diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas 774 hektar. Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari commitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total commitment 13 milyar.”
KPK menetapkan bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin terlibat dalam kasus suap perizinan dan proyek pembangunan OTT Meikarta. Selain Neneng, sebelumnya KPK telah menangkap 6 orang pejabat PemKab Bekasi dan sejumlah orang dari Lippo Group. Dan berikut ini adalah orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang telah kami lansir dari halaman Detik.com.
Petugas KPK menangkap 4 pelaku pemberi suap proyek izin Meikarta, yaitu Billy Sindoro – Direktur operasional Lippo Group, Taryadi – Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama sebagai Konsultan Lippo Group, dan Henry Jasmen sebagai Pegawai Lippo Group. Dan selain pelaku dari Lippo Group, petugas KPK juga menangkap pejabat pemerintah Kota Bekasi penerima suap. Diantaranya adalah Neneng Hassanah Yasin – Bupati Bekasi, kemudian Jamaludin sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Bekasi, Sahat MBJ Najor – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati – Kepala dinas DPMPTSP Kab. Bekasi, Neneng Rahmi – Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR. Kelima nya diduga menerima realisasi pemberian hingga saat ini sekitar 7 miliar rupiah.
Kasus suap izin pembangunan Meikarta telah menyeret 9 nama tersangka, pejabat dari PemKab Bekasi dan juga pejabat Lippo Group. KPK juga sudah menyelidiki dugaan suap Meikarta sejak 2017 silam. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan penangkapan dilakukan di 2 tempat berbeda. Dan berikut ini adalah linimasa kronologi penangkapan kasus Meikarta.
Minggu 14 Oktober 2018, pukul 10.58 WIB, KPK mengindikasikan adanya penyerahan uang dari konsultan Lippo Group bernama Taryudi kepada NR. Keduanya berpisah dengan mobil masing-masing usai serah terima uang. Pukul 11.05, petugas KPK menangkap Taryadi di perumahan Klaster Bahama, Cikarang usai penyerahan uang. Tim KPK menemukan SGD Ribu Dollar dan 23 juta rupiah di dalam mobil Taryudi.
Di waktu yang hampir bersamaan, tim KPK juga menangkap konsultan Lippo Group bernama Fitra Jaya Purnama di Surabaya. Fitra langsung diterbangkan usai ditangkap untuk proses pemeriksaan. Pukul 13.00 WIB, KPK menangkap kepala dinas PUPR pemerintah kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jamaludin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi. Pukul 15.49 WIB, tim KPK menangkap pegawai Lippo Group Henry Jasmen di Bekasi.
Senin, 15 Oktober 2018 hingga pukul 03.00 dini hari, tim KPK menangkap 6 orang pejabat pemerintahan kabupaten Bekasi lainnya di kediaman masing-masing di daerah Bekasi. Mereka adalah Kepala dinas pemadam kebakaran PemKab Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kab.Bekasi, Dewi Tisnawati, Kepala bidang dinas pemadam kebakaran, Asep Buchori, Mantan kepala dinas lingkungan hidup, Daryanto, Staf DPMPTSP, Kasimin, dan kepala bidang penertiban dan bangunan dinas DPMPTSP, Sukmawatty.
Bupati Neneng Hassanah Yasin adalah pejabat terakhir yang diciduk KPK. Sementara kepala bidang tata ruang dinas PUPR kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi menyerahkan diri Selasa pagi.
Video:
Foto:
 |
| KPK telah menyelidiki dugaan suap proyek Meikarta sejak tahun 2017 |
 |
| KPK telah menyelidiki dugaan suap proyek Meikarta sejak tahun 2017 |
No comments:
Post a Comment